Tapal Batas Kepercayaan Publik
Kamis, 24 Februari 2011 00:00 WIB
Penulis : Max Regus, Alumnus Pascasarjana Sosiologi FISIP UI; Direktur Parrhesia Institute, Jakarta
Kita belajar dari suara tegas para tokoh agama, sekaligus permintaan Presiden Yudhoyono, baik berkaitan dengan politik kebohongan kekuasaan maupun kepercayaan publik, bukan entitas kosong. Bukan aspek-aspek abstrak dalam segenap praktik demokrasi. Kedua hal ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kelakuan politik para penguasa, yang mendapatkan mandat publik.
Kekuasaan yang tersekap dalam kelalaian politik untuk melindungi warga negara akan menerima antipati politik publik. Kisah sukses pembangunan statistis, yang bertolak belakang dengan pengalaman publik, menumbuhkan kemuakan sosial yang semakin akut. Di titik ini, kepercayaan segera menjadi ketidakpercayaan politik. Suasana sosial yang tidak menguntungkan sebuah rezim politik menjaga kelangsungan kekuasaan.
Fundamental
Di luar banyak rumus politik yang ada, kekuasaan sebetulnya dibangun di atas kerelaan, baik yang ada pada rakyat maupun para pekerja politik. Rakyat merelakan sebagian hak-hak sosial politik untuk diurus para penguasa. Sebaliknya, mereka yang menerima hak-hak sosial politik publik mesti memiliki kerelaan politik untuk mengurus kehidupan rakyat dengan sebaik-baiknya. Terhindar dari segala cacat cela politik. Legitimasi politik hanya bisa terjadi dan tumbuh dalam hubungan timbal balik semacam ini. Ini salah satu titik fundamental berkiprahnya pemerintahan (negara).
Rakyat memiliki keterbatasan untuk mengelola kehidupan mereka. Memenuhi segala keperluan hidup mereka. Ada banyak aspek kehidupan yang tidak bisa terjangkau oleh kemampuan personal maupun komunitas. Ada aspek-aspek kehidupan yang harus diurus negara. Negara harus berada di atas semua kelompok sosial. Bukan untuk membangun hegemoni, melainkan agar dapat melindungi kelompok kecil dan tidak berdaya. Bukan untuk menjadi alat yang menguntungkan sebagian orang, melainkan untuk menjamin lalu lintas kehidupan sosial yang semakin adil dan beradab.
Mau tidak mau, para pemimpin harus menerima pengandaian yang berkembang di benak publik bahwa orang-orang yang mereka percayai di ruang pemerintahan adalah mereka yang sudah mampu memenuhi segala keperluan hidup mereka. Mereka berlebih dalam materi dan waktu sehingga mereka menempuh jalan pengabdian kepada publik. Mereka rela melayani publik dengan keberpihakan politik pembangunan yang jelas kepada rakyat. Ini tentu anggapan yang bergerak di garis ideal. Kini, publik berdiri di tepi sebaliknya, dalam kegetiran dan pengalaman kekalahan bertubi-tubi.
Joseph E Nye Jr (1997), dalam buku The Decline of Confidence in Governance, mengajukan pertanyaan pembukaan yang amat menohok, 'Why People Don’t Trust Government?' Perilaku kekuasaan yang memunggungi kehidupan publik menjadi alasan utama kemerosotan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sudah menjadi jelas, baik untuk publik maupun pemerintah, apa yang paling bersentuhan dengan kehidupan bersama. Mengangkangi prinsip-prinsip fundamental kenapa negara dan pemerintahan ada secara serentak menggelembungkan ketidakpercayaan publik.
Kepemimpinan
Supremasi hukum dan perlindungan politik terhadap setiap warga negara adalah sebagian penjelasan tentang demokrasi. Kepercayaan publik yang diberikan kepada rezim berkuasa terlindungi dalam bangunan hukum. Yang semestinya berlaku adil untuk semua orang, terutama memberikan perlindungan khusus kepada warga yang paling miskin dan lemah. Ada kebijakan-kebijakan khusus untuk menjamin kehidupan warga negara paling bawah. Keberanian menunjukkan empati hukum semacam ini membutuhkan kadar kepemimpinan politik yang teguh memihak kehidupan rakyat.
Kepemimpinan politik berkaitan dengan kemampuan menegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kehidupan semua warga negara. Kualitas pemerintahan niscaya terjelaskan secara gamblang dalam keseluruhan kehendak mengutamakan hukum yang adil. Ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rezim berkuasa diberi wewenang untuk mengerjakan semua hal yang diperlukan demi kehidupan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Ketidakpercayaan publik akan menusuk jantung kekuasaan yang mengabaikan keselamatan warga negara paling kecil dan lemah.
Valerie A Braithwaite dan Margaret Levi dalam Trust and Governance (1998) menjelaskan jaringan kepercayaan yang ada dalam ruang publik. Bukan sesuatu yang bersifat tunggal, melainkan kekuatan yang terbangun dalam kebersamaan sosial (rakyat). Karena itu, menjadi jelas bagi kita bahwa krisis kepercayaan bukan respons individual atau kelompok sosial tertentu atas pilihan tindakan pemerintah yang gagal menerapkan prinsip-prinsip utama kenegaraan demokratis.
Itu semacam gelombang yang mengkristal dalam benak publik atas pengalaman kelalaian pemerintah mengurus kehidupan sosial (publik) dengan tepat. Pengalaman pengabaian hak-hak sosial politik. Pembatasan ekspresi keberagamaan yang dialami komunitas minoritas.
Kekerasan yang membunuh rasa nyaman sebagian warga yang hanya mengandalkan pemerintah sebagai pelindung satu-satunya. Tentu, sungguh bukan hal yang elok manakala rezim berkuasa yang menggenggam dukungan politik mayoritas minta kepercayaan publik di tengah jalan, sekali lagi!
Kekecewaan
Kekecewaan sosial yang meluas adalah ancaman rezim kekuasaan dalam bentuk dan gaya politik apa pun. Baik rezim totaliter maupun demokratis. Suatu ketika, demokrasi adalah kritik atas otoritas klerikal yang imperialis, dominan, represif, dan monolitik. Demikian Mark E Warren dalam buku Democracy and Trust (2001). Praktik-praktik yang diterapkan dengan basis otoriterianisme kekuasaan telah menumbuhkan rasa muak dalam diri masyarakat.
Hal yang sama bisa mengidap kesadaran publik. Pembangkangan rezim demokratik terhadap misi utama kekuasaan sebagai medium pengelolaan dedikasi politik untuk publik melahirkan kekecewaan sosial. Kekecewaan sosial yang terus meluas akan memerosotkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Harus disadari bahwa kekecewaan sosial tidak terutama muncul akibat propaganda kelompok-kelompok oportunis yang dituduh penguasa; yang dialamatkan kepada kelompok tertentu. Kekecewaan sosial adalah kristalisasi pengalaman keterkucilan publik terhadap ingar-bingar kemewahan kekuasaan.
Sesuatu yang ganjil manakala pemimpin pemerintahan minta kepada rakyat (publik) agar memercayai kiprah politik dan kekuasaan. Memercayai langkah politik pembangunan yang sedang ditempuh. Memercayai cerita-cerita sukses rezim berkuasa. Memercayai pengumuman keberhasilan kekuasaan mengurus kehidupan publik. Meminta rakyat untuk memercayai langkah-langkah gagah pemerintah.
Berkaitan dengan kepercayaan publik, dalam tatanan demokrasi, penguasa yang tergolong berhasil hanya melakukan dua hal di awal dan di akhir. Di awal, mereka minta rakyat untuk memberikan kepercayaan politik kepada mereka. Legitimasi politik untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Di akhir, mereka menyerahkan kembali kepercayaan (mandat) kepada rakyat.
Saat menengok Indonesia, sesudah berjalan setahun lebih pasca-Pemilu 2009, ketika rezim SBY meminta rakyat memercayai pemerintah, segera ditangkap kesan kegagalan pemerintah dalam menjamin kehidupan publik. Rezim berkuasa memiliki segala kekuatan untuk menunjukkan kegagahan kekuasaan di hadapan publik. Namun, kepercayaan publik yang sedang membeku di tapal batas adalah sebentuk tanda bahaya yang kehadirannya tidak boleh diabaikan. Kepercayaan publik yang melewati titik batas selalu menyiratkan senja hari kekuasaan!
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/24/205579/68/11/Tapal-Batas-Kepercayaan-Publik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar